Menanggulangi bencana dengan iptek

Jumlah penelitian kebencanaan sangat minim

OLEH RAHMAT PRAMULYA 

Dosen dan peneliti di Universitas Teuku 

Umar, Meulaboh, Aceh Barat

Di samping merupakan wilayah yang memiliki kekayaan sumber dayaalam melimpah, Indonesia juga memiliki potensi sebagai wilayah rawan bencana.

Terkait dengan bencana di Tanah Air, persoalan yang hingga kini masih belum tuntas betul adalah soal penanganan bencana. Idealnya penanganan bencana dilakukan dari hulu ke hilir yaitu sejak dari memantau potensi bencana 

hingga penanggulangan dan pencegahannya. Penanggulangan bencana mencakup banyak aspek, mulai dari legislasi, kelembagaan, pendanaan, perencanaan, penyelenggaraan, kesiapsiagaan, mitigasi, peringatan dini, tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, hingga aspek iptek.

Terkait dengan aspek yang terakhir ini, perlu digarisbawahi bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) merupakan salah satu faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan daya saing dan kualitas hidup suatu bangsa. Iptek berupaya memecahkan persoalan kekinian dan mengantisipasi masalah masa depan. Dengan adanya permasalahan terkini di bidang penanggulangan bencana, pembangunan iptek juga berupaya untuk menyediakan teknologi melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan dalam bidang tersebut.

Lingkup aspek iptek penanggulangan bencana meliputi: Pertama, pendidikan dan pelatihan antara lain memasukkan pendidikan kebencanaan dalam kurikulum sekolah, membuka program studi disaster management di perguruan tinggi, melakukan pelatihan manajer dan teknis, serta mencetak tenaga professional dan ahli penanggulangan bencana. Kedua, penelitian dan pengembangan iptek kebencanaan untuk memahami karakteristik ancaman dan teknologi penanganannya. Ketiga, penerapan teknologi penanggulangan bencana antara lain pemetaan dan tata ruang, peringatan dini (gunung api, tsunami, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan) serta bangunan tahan gempa bumi. (Selengkapnya)

Prediksi lokasi banjir menggunakan bobot overlay GIS

Bencana banjir merupakan bencana yang paling besar membawa kerugian bagi manusia dibandingkan dengan bencana yang lain, hampir setiap tahun dan setiap daerah bermasalah dengan banjir, kontuinitas bencana inilah yang membuat banjir paling memberikan efek kerugian bagi manusia, perkembangan perkotaan dan alih fungsi kawasan resapan merupakan penyebab penting dari semakin meluasnnya potensi banjir di perkotaan dan kawasan penyangga urban yang lain. (lebih lanjut)

INDIKASI KENAIKAN MUKA AIR LAUT PADA KOTA PANTAI DI KOTAMADYA MAKASSAR

Oleh: Siti Zubaidah Kurdi, Wahyu S. Yodhakersa, Vita Marshinta Devi 

Kotamadya Makassar termasuk salah satu kota pantai yang terdapat di Indonesia. Kota Makassar memiliki pantai memanjang pada bagian Barat dan Utara kota yang mayoritas digunakan untuk perumahan.

Sebagai kota pesisir yang keadaan wilayahnya sebagian besar datar, kota Makassar memiliki ketinggian dari muka air laut berkisar 1-25 meter dari muka air laut dengan kemiringan tanah rata-rata 0-5º ke arah Barat. Berdasarkan peta geologi, kota Makassar dan sekitarnya ditutupi oleh jenis batuan tersier dan kuarter yaitu batuan gunung api dan endapan aluvial.

Kawasan yang diidentifikasi adalah Kecamatan Mariso yaitu salah satu dari 11 kecamatan yang ada di Kotamadya Makassar dan terletak di pinggir pantai. Identifikasi lebih detail dilakukan pada Kelurahan Lette yaitu daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Lahan di Kelurahan Lette mayoritas digunakan untuk perumahan, yang sebagian besar perumahan kelas menengah kebawah dengan berbagai macam tipe. Dari tipe rumah yang ada diambil 2 contoh bangunan.

Data yang direkam dari kawasan meliputi karakteristik geomorfologi, kondisi lingkungan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, jenis kerugian fisik dan non fisik, dan adaptasi lingkungan dalam mengantisipasi banjir. Data ynga direkam dari 2 bangunan contoh meliputi denah, bahan bangunan yang digunakan, kerusakan yang pernah terjadi akibat banjir, perbaikan yang pernah dilakukan, perkiraan kerugian akibat banjir, jenis perbaikan yang pernah dilakukan. Data tersebut akan digunakan untuk dapat menindikasikan jumlah kerusakan bila air laut naik setinggi 1 meter.Download

BENCANA BANJIR DI KOTA MAKASSAR

Oleh : Jusman, S.Kel, M.Si.

Hampir setiap tahunnya  beberapa bagian kota di Kota Makassar mengalami banjir. Banjir itu pada umumnya terjadi pada bulan Desember- Februari, yaitu pada saat curah hujan tertinggi pada setiap tahunnya. Beberapa banjir besar yang pernah terjadi di antaranya adalah pada tahun 1967 dan tahun 1976, sedangkan pada tahun 1983 dan 1986 telah pula terjadi banjir yang walaupun tidak sebesar yang terjadi pada tahun 1976. Banjir yang cukup besar yang terjadi di Kota Makassar beberapa tahun terakhir ini adalah yang terjadi pada tahun 1999 dan tahun 2000, dimana sebagian besar wilayah kota mengalami kebanjiran.

Daerah-daerah yang menjadi langganan banjir pada umumnya merupakan daerah rendah, dahulu berupa empang atau daerah rawa-rawa yang kemudian berkembang menjadi daerah permukiman. Daerah-daerah itu terletak di sepanjang daerah aliran Sungai Tello dan daerah aliran Sungai Jenneberang serta sepanjang Sungai Pampang.
Daerah langganan banjir selanjutnya adalah daerah-daerah hulu atau bagian tengah dari suatu daerah layanan (catchment area), daerah tersebut seperti kawasan Antang, Minasa Upa dan lain-lain. Langganan banjir lainnya adalah sekitar Pelabuhan dan sekitar Jalan Tol dan beberapa kawasan kota lainnya. Tinggi dan lamanya genangan banjir pada setiap tahun bervariasi. Untuk daerah yang pertama dan kedua lama genangan dan kedalaman genangan lebih besar dibandingkan dengan daerah ketiga yang genangannya hanya beberapa jam saja.
Dengan adanya genangan di beberapa lokasi di Kota Makassar, terutama di kawasan wilayah kota baru merupakan salah satu indikator kemampuan drainase yang ada saat ini tidak mampu lagi menampung arus air, baik saluran primer maupun saluran sekunder. Faktor utama yang mengakibatkan terjadinya genangan adalah air hujan tidak mengalir karena disebabkan di samping topografi yang relatif datar juga karena kemampuan saluran itu sendiri. Saluran kanal yang ada di Kota Makassar yang tidak dapat berfungsi secara optimal untuk dapat menampung buangan saluran primer dan sekunder karena banyaknya sampah yang menghambat aliran air buangan.

Masalah topografi yang ditemui di Kota Makassar adalah terhambatnya penyaluran air kotor dan air hujan, dimana laju pengairan yang sangat kecil menyebabkan terjadinya air buangan sehingga menimbulkan bau dan pemandangan yang tidak sedap. Sistim pembuangan air kotor dan air hujan di Kota Makassar merupakan sistim campuran, tidak diadakan pemisahan antara saluran buangan air kotor dan saluran buangan air hujan yang keduanya bermuara di saluran induk yaitu saluran Panampu, saluran Jongaya dan saluran Sinrijala.

PENTINGNYA PEDOMAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KOTA MAKASSAR

         Perkiraan resiko bencana yang terjadi dikota Makassar diantaranya resiko gempa bumi, resiko tsunami, resiko gerakan tanah, resiko banjir, resiko kekeringan, resiko gelombang ekstrim dan abrasi, resiko cuaca ekstrim, resiko kegagalan teknologi, epidemi dan wabah dan konflik sosial.

Kompleksitas dari permasalahan bencana tersebut memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Penanggulangan yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan terdapat langkah upaya yang penting tidak tertangani.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pada pasal 35 dan 36 agar setiap daerah dalam upaya penanggulangan bencana, mempunyai perencanaan penanggulangan bencana. Secara lebih rinci disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana yang merupakan panduan/acuan bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam menyusun perencanaan penanggulangan bencana di daerah di daerah masing-masing ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.

MEKANISME KESIAPAN DAN PENANGGULANGAN DAMPAK BENCANA

Mekanisme penanggulangan bencana yang akan dianut dalam hal ini adalah mengacu pada UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Dari peraturan perundangundangan tersebut di atas, dinyatakan bahwa mekanisme tersebut dibagi ke dalam tiga tahapan yaitu :

1. Pada pra bencana maka fungsi BPBD Kota Makassar bersifat koordinasi dan pelaksana,

2. Pada saat Darurat bersifat koordinasi, komando dan pelaksana

3. Pada pasca bencana bersifat koordinasi dan pelaksana